Blog Mengulas Tentang Kesehatan, Kuliner, Otomotif ,Teknologi, Travel, Properti, Olahraga, Tips, Fashion, Kecantikan, Elektronik, Pets dan Lain - Lain Terbaru

Pengertian dan Fungsi Bukti Potong Pajak

Bukti potong pajak tentu sudah tak asing bagi Anda yang pernah berkecimpung di dunia perpajakan. Namun, bagaimana dengan orang yang masih asing dengan dunia perpajakan? Apakah Anda memahami pentingnya dokumen tersebut? Nah, agar Anda memahami lebih dalam, simak pembahasan berikut ini. 

Pengertian Bukti Potong Pajak
Bukti pemungutan PPh adalah dokumen yang berwujud formulir atau dokumen lain. Bukti ini dipersamakan serta dibuat oleh pihak pemotong atau pemungut PPh.

Formulir tersebut dibuat agar dapat menjadi bukti atas pemotongan maupun pemungutan PPh. Di mana pemotongan telah dilakukan pihak pemotong atau pemungut. Di samping itu, bukti pemotongan pun menunjukkan besaran PPh yang sudah dipotong. 

Jadi, pemotongan pajak merupakan aktivitas memotong sejumlah pajak. Sifatnya terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilaksanakan.

Pemotongan tersebut membuat penghasilan yang sudah dibayarkan pada penerima penghasilan jadi berkurang. Sedangkan, pemungutan pajak adalah aktivitas memungut pajak yang sifatnya terutang atas transaksi. Pemungutan pajak dapat menambah besarnya jumlah tagihan di suatu transaksi. 

Bukti Potong Pajak dari Sisi Pihak Penerima Bukti Pemotongan
Dari sisi pihak pajak yang dipotong, definisi bukti potong merupakan formulir maupun dokumen lain yang diterima dari pihak pemotong pajak. Gunanya sebagai bukti kalau pajak penghasilannya sudah dipotong pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku pihak pemotong.

Bukti Potong Pajak dari Sisi Pihak Pembuat Bukti Pemotongan
Begitu pula bagi pihak pemotongnya, bukti potong tersebut adalah formulir maupun dokumen lain yang sudah dibuat. Tujuannya sebagai bukti selaku wajib pajak berstatus PKP sudah memenuhi kewajiban memungut serta menyetorkan pajak ke kas negara.

Fungsi Bukti Pemotongan Pajak
Bukti pemungutan atau pemotongan PPh meruoakan dokumen yang membuktikan kalau wajib pajak secara sah sudah melunasi pajak yang terutang. Wajib pajak amat dianjurkan guna menyimpan bukti pemotongan yang sudah diterima dengan baik.

Selain bertujuan sebagai bukti pembayaran, PPh dalam bukti tersebut bisa menjadi kredit pajak untuk pihak yang dipungut. Dalam hal ini apabila penghasilan dikenakan pajak tak final. Namun, bila dikenakan pajak final, dokumen itu bisa jadi bukti pelunasan PPh.

Dasar Hukum Bukti Pemotongan PPh
Dasar hukum yang mengatur bukti pemotongan yakni Peraturan Menteri Keuangan RI No. 12/PMK.03/2017. Peraturan tersebut terkait Bukti Pemungutab dan/atau Pemotongan Pajak Penghasilan.

Di samping itu, terdapat pula sumber hukum yang menjelaskan terkait pembuatan bukti potong pajak. Sumber hukum tersebut adalah UU Nomor 7 th. 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Aturan Pembuatan Bukti Pajak
Poin-poin yang penting dalam pembuatan bukti pemungutan PPh sesuai PMK No. 12/PMK.03/2017 ini yakni sebagai berikut:
1. Bukti potong PPh dapat digunakan sebagai kredit pajak.
2. Bukti pemungutan dapat dimanfaatkan sebagai bukti atas pelunasan PPh.
3. Bukti pemungutan PPh bisa berwujud formulir kertas maupun dokumen elektronik.
4. Dapat dilakukan pembuatan ulang maupun pembatalan bukti potong pajak dalam kondisi tertentu.

Cara Membuat Bukti Potong Pajak
Sekarang ini, apabila hendak membuat bukti pemungutan pajak, maka Anda wajib menggunakan aplikasi yang bernama e-Bupot 23/26.

Langkah awal yang harus Anda lakukan saat membuat bukti pemotongan pajak di aplikasi e-Bupot 23/26 yakni mengisi identitas diri. Identitas tersebut terkait penandatangan bukti potong.

Di dalamnya berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, serta yang bertindak sebagai pengurus maupun kuasa wajib pajak. Identitas yang terdapat di pembuatan bukti potong PPh tersebut antara lain: NPWP atau NIK, nama, serta alamat lengkap.

Berikutnya, yang perlu Anda lakukan yakni untuk mengisi data dokumen yang jadi dasar pemotongan. Bila transaksi yang dilakukan memiliki P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), maka, Anda wajib melampirkan dokumen.

Dokumen tersebut dilampirkan lewat menu unggah dokumen pendukung. Setelah itu, Anda harus segera mengisi jumlah penghasilan pajak yang harus dipotong. Dalam hal ini, Anda bisa klik “hitung” guna memastikan penghitungan pajak otomatis serta anti repot.

Terakhir, lengkapi identitas pemotong pajak, lalu, beri tanda pernyataan yang sudah disediakan sebelum Anda melakukan penyimpanan. Demikian informasi seputar bukti potong pajak. Cukup mudah bukan membuatnya?

Related : Pengertian dan Fungsi Bukti Potong Pajak